Membangun Ekosistem Pendidikan lewat Pelibatan Publik

Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harris Iskandar menekankan bahwa untuk membentuk insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dengan semangat gotong-royong, Ditjen PAUD dan Dikmas telah menyiapkan beberapa strategi.
Strategi tersebut, seperti diungkapkan Harris pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dirjen PAUD dan Dikmas di Hotel Grand Serela, Medan, Sumatera Utara (3/2), berupa penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini, kata Harris, adalah penguatan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Strategi berikutnya, memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan fokus pada kebijakan yang diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

Peningkatan mutu dan akses juga menjadi bagian dari strategi yang dijalankan Ditjen PAUD dan Dikmas. Ini berarti harus ada peningkatan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun. Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. “Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi,” katanya. Strategi yang tak kalah penting adalah pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Pihaknya akan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan, membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah.

“Kita juga mesti mengembangkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional, serta fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik,” papar Harris.
Diakui Harris, selama ini memang masih ada penyelenggara pendidikan yang alergi terhadap pelibatan publik. Ini terjadi karena memang ada pihak-pihak yang pandai memanfaatkan situasi untuk tujuan tak baik. Namun itu harus dianggap sebagai sebuah dinamika, “Karena bagaimana pun pelibatan publik sangat diperlukan, sesuai dengan perubahan zaman,” kata Harris.
Usai memberikan paparan di hadapan para peserta, Harris menutup Rakornas yang berlangsung sejak 1 Februari lalu. Rakornas dengan tema serupa, akan dilaksanakan di Surabaya pada 9-12 Februari dan di Makassar pada 15-18 Februari mendatang.*sumber : paudni